setelah menimbulkan banyak kontroversi saat peraturan mengenai BPJS Ketenagakerjaan pertama kali di release beberapa bulan lalu, khususnya pada aturan pencairan JHT yang harus menunggu selama 10 tahun untuk mengambil dana jaminan-nya, itu juga hanya bisa diambil 10% saja atau 30% kalau untuk DP KPR, untuk full 100% pencairan JHT harus menunggu sampai usia pensiun 56 tahun meskipun sebelum usia tersebut si pekerja sudah kena PHK, weleh 😀

dan saat ini aturan terbaru mengenai revisi soal point yang menjadi keberatan banyak pihak sudah keluar dan sepertinya sudah cukup memuaskan banyak pihak terutama para pekerja, Peraturan Pemerintah No. 46/2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) telah resmi di revisi dengan PP No. 60 tahun 2015 yang kemudian disusul dengan Permen No. 19 Tahun 2015 Tentang tata cara dan persyaratan pembayaran JHT.

dalam aturan baru ini peserta BPJS Ketenagakerjaan yang kena PHK/resign dapat mencairkan JHT sesuai saldo yang telah disetorkan beserta dana pengembanggannya tanpa perlu menunggu selama 10 tahun masa kepesertaan, aturan ini mulai diberlakukan 1 September 2015 besok, syarat untuk mengajukan pencairan JHT bagi yang kena PHK atau resign mengundurkan diri dari perusahaan antara lain membawa Kartu BPJS, KTP, KK dan Surat Berhenti Kerja.

BPJS_Ketenagakerjaan_pencairan_JHT_syarat_liat-saldo-jht

sedangkan untuk para pekerja yang masih aktif bekerja, aturan lama tetap berlaku, yaitu setelah 10 tahun kepesertaan JHT baru bisa diambil 10% untuk kepentingan non KPR, serta 30% untuk KPR. selain itu dana JHT juga bisa diambil seluruhnya bagi peserta/pekerja yang meninggal, kecelakaan kerja sehingga cacat permanen dan pekerja yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Advertisements